Aksi Konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Kupang merupakan lanjutan dari aksi 1 sebelumnya yaitu analisis situasi dan Aksi 2 saat ini adalah penyusunan rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024.
Rencana Kegiatan Aksi 2 ini dilaksanakan pada pukul 08.00 Wita berlokasi di Oenesu Room, Kristal Hotel Kupang, Jln.Timor Raya No.59, Kota Kupang, Prov.NTT.
Pembukaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini dilakukan oleh Djidja Kadiwanu selaku Kepala Dinas Bappeda, dan turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) drg.Fransisca J. H. Ikasasi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Clementina R.N. Soengkono.
Rencana Kegiatan Aksi 2 merupakan bagian dari 8 aksi percepatan penurunan stanting di kota Kupang. Turut hadir Perwakilan dari 11 Dinas dalam pembentukan asistensi agar dapat menghasilkan suatu kegiatan termasuk anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
Beberapa OPD Pemerintah yang turut hadir tersebut diharapkan dapat saling berkontribusi bersama-sama dan saling berkaloborasi KK untuk bisa menurunkan angka Stunting di kota Kupang.
Djidja, Kadis Bappeda kota Kupang mengatakan, bahwa angka Stunting kota Kupang sekarang berada dalam posisi 19%, pengembangan di bulan Agustus 2022 berada pada posisi 21,6% sehingga sampai saat ini mengalami penurunan sebesar 2,6%.
Jadi sekarang mari kita merencanakan kolaborasi kegiatan sehingga kalau boleh bisa turun hingga 14% secara nasional, bahkan untuk kota itu bisa sampai 10%.
Kolaborasi yang dilakukan juga bukan hanya dengan OPD pemerintah tetapi juga dengan Organisasi-organisasi, NGO dan LSM untuk bisa bersama-sama membantu menurunkan Stunting ini.
Sumber anggarannya akan diperoleh dari APBD dan yang lainnya ada yang dari DAK, APBN bahkan ada juga dari NGO atau LSM, ungkap Djidja.
Kegiatan aksi 2 kali ini Dinas Bappeda kota Kupang berposisi sebagai Wakil Ketua Tim yang mengakomodir semua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sedangkan DPPKB sebagai penopang anggaran.
Ada 11 Dinas yang ada keterkaitan langsung dengan TPPS yaitu Bapedda, DPPKB, DP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Sosial, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, dan Kemenag.
Fransisca selaku Kadis DPPKB mengungkapkan, bahwa angka yang sudah kita targetkan dalam posisi sekarang 19% dari total jumlah sekitar 5.443, mudah-mudahan hingga Agustus nanti bisa mengalami penurunan lagi.
Kami sangat berharap kepada Bapak Presiden yang mengamanatkan di Perpres 72 Tahun 2021 bahwa di Tahun 2024 sudah bisa turun ke 14%, Tambah Francisca.